Semarang, Jatengnews.id – Keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi dari aktifnya keterlibatan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Jateng Sumanto. Menurutnya partisipasi masyarakat kerap menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di suatu daerah.
Sedangkan tak sedikit kegiatan pembangunan desa mengalami hambatan karena kurangnya dukungan dari masyarakat.
Baca juga : Lebih Efisien Sumanto Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik
Sumanto mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa disalurkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dalam forum tersebut, masyarakat bisa menyampaikan usulan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Usulan juga bisa masyarakat ajukan saat forum reses atau serap aspirasi anggota dewan.
Ia juga meminta masyarakat ikut mendukung kebijakan dan program pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
Berbagai kegiatan tersebut kerap diberikan pemerintah melalui bantuan penyediaan air bersih, sarana kesehatan, infrastruktur pertanian, hingga listrik masuk desa.
“Banyak program pembangunan yang diberikan pemerintah lewat dana bantuan dan proyeknya. Apabila dikelola dengan baik, harapannya masyarakat akan ikut serta memelihara dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut,” katanya, belum lama ini.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, masyarakat juga bisa menyumbangkan pemikiran maupun tenaga untuk kepentingan pembangunan desa. Menurutnya, masyarakat desa memiliki tanggung jawab besar dalam membangun desanya.
“Suatu desa akan menjadi lebih maju kalau mendapatkan dukungan penuh dan masyarakatnya terlibat aktif dalam pembangunan,” ujarnya.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga bisa diwujudkan dengan bergotong royong membangun atau memperbaiki fasilitas umum. Ia melihat warga desa banyak bergotong royong membangun pos ronda, jembatan, hingga irigasi sawah.
Baca juga : Ketua DPRD Jateng Sumanto Dorong Pemerintah Sediakan Bibit Ternak Berkualitas
Sementara pengawasan hasil pembangunan bisa dilakukan melalui forum warga, audiensi dengan DPRD, hingga melaporkan jika ada proyek yang mangkrak dan tak sesuai spesifikasi. (ADV-03)
