Makin Panas, Massa HMI Semarang Bakar Ban dan Bersitegang dengan Polisi

Nabil mengakui aksi yang dilakukan mahasiswa kemungkinan tidak akan mengubah keputusan Presiden Prabowo dalam waktu singkat.

SEMARANG, Jatengnews.id –  Aksi unjuk rasa bertajuk “Menyambut Reformasi Jilid II” di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (15/6/2026), tidak hanya diikuti Aliansi BEM Semarang Raya (BEM Sera).

Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang juga menggelar aksi di gerbang lain kompleks Kantor Gubernur Jateng dengan membawa isu serupa.

Pantauan di lokasi, sekitar pukul 16.26 WIB massa HMI melakukan pembakaran ban di tengah aksi. Situasi sempat memanas pada pukul 16.38 WIB ketika aparat kepolisian memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sehingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas.

Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Muhammad Nabil Mualif, mengatakan pembakaran ban dilakukan sebagai simbol semangat perlawanan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

“Ya ini demonstrasi, kalau misalkan tidak ada bakar ban bukan demonstrasi namanya, ini masuk minimum,” ucapnya.

“Kami berniat membakar semangat kita bahwa mahasiswa pemuda jangan sampai gampang untuk diatur-atur,” imbuhnya.

Nabil mengakui aksi yang dilakukan mahasiswa kemungkinan tidak akan mengubah keputusan Presiden Prabowo dalam waktu singkat. Namun, menurutnya, demonstrasi merupakan bentuk sikap tegas mahasiswa yang berpihak kepada masyarakat.

“Tapi ini sikap kami jelas berpihak pada rakyat, karena memang banyak aspirasi kami banyak yang tidak di dengar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi sinyal adanya potensi gejolak ekonomi dan politik di masa mendatang.

“Karena kita tahu hari ini rupiah melemah dan daya beli menurun sehingga ini menjadi pertanda gejolak ekonomi dan politik pada kedepannya,” ucapnya.

Bahkan, ia menilai kritik dan demonstrasi menjadi bagian penting dalam menjaga jalannya demokrasi.

Baginya, jika tidak ada kritik dan demonstrasi, Indonesia berpotensi menghadapi krisis yang lebih besar.

Dalam orasinya, Nabil juga menyoroti sejumlah program Astacita Prabowo-Gibran, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kedua program tersebut memiliki alokasi anggaran yang besar, namun pelaksanaannya dinilai masih bermasalah.

“Alokasi dananya itu terlalu besar, secara prinsip program ini bagus, namun pelaksanaannya tidak,” tuturnya.

“Itu ditandai dengan kasus korupsi kemarin dimana ketua BGN ditangkap KPK, ini menandakan bahwa MBG secara pelaksanaan tidak dilakukan dengan baik,” sambungnya.

Ia juga menyoroti implementasi program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum jelas sasaran penerima manfaatnya.

“Termasuk KDMP secara penerima manfaat tidak jelas, bahkan kami menemukan koperasi ini dibangun di tengah sawah dan di tengah bukit,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mengaku semakin curiga adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah.

Hingga pukul 18.18 WIB, massa aksi masih bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Pantauan di lapangan, massa yang bertahan tidak lagi mengenakan jas almamater kampus. Sejumlah peserta aksi juga terlihat melakukan pembakaran sampah, spanduk, serta pembatas jalan berbahan plastik dan karet di sekitar lokasi unjuk rasa.

Penulis   : Muhammad Kamal

Editor      : Alif Nazzala Rizqi

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN